Masyarakat Digital

Masyarakat Digital

Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Berdasarkan hasil survei literasi digital yang kita lakukan bersama siberkreasi dan katadata pada 2020 menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia masih pada angka 3,47 dari skala 1 hingga 4. Hal itu menunjukkan indeks literasi digital kita masih di bawah tingkatan baik. Dalam konteks inilah webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI ini menjadi agenda yang amat strategis dan krusial, dalam membekali seluruh masyarakat Indonesia beraktifitas di ranah digital.

Ada empat pilar literasi yang penting untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety, yang tertuang dalam Roadmap Literasi Digital 2021-2024

Digital skill berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Digital culture merupakan bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan. Dasarnya adalah banyak masyarakat yang merasa ruang digital tidak ada aturannya, berbeda ketika di ruang fisik yang memiliki tata krama. Yang akan ditumbuhkan kesadaran bahwa ruang digital dan fisik tidak berbeda.

Sementara itu, digital ethics adalah kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai digital safety, kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

Saat ini Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi kendala dalam memasuki ekonomi digital, karena tingkat literasi digital masyarakat masih terbatas, dan infrastruktur digitalnya yang belum memadai, terutama pada daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses penyediaan listrik.

Sementara itu BPS juga telah melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama ICT Development Index (ICT-DI). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, serta mengukur potensi pembangunan TIK.

Tahun 2021 merupakan tahun keenam Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan IP-TIK dengan mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi Measuring Information Society 2016. Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi dalam 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian.

Berdasarkan Data IP-TIK Tahun 2019-2020 dan Sub Indeks IPTIK, Provinsi Sumatera Utara termasuk kategori sedang.

Mengingat terbatasnya sumber daya baik infrastruktur dan sumber daya manusia, maka perlu dilakukan langkah terobosan untuk percepatan pemanfaatan digital ekonomimaka perlu dibangun sinergi melalui kolaborasi dengan multipihak yang melibatkan Perangkat Daerah dan Stakeholders lainnya dalam bentuk aliansi strategis. Selain itu perlu dibangun jembatan informasi dan komunikasi melalui kanal/saluran berbasis digital, agar dapat memudahkan dalam proses saling-tukar menukar informasi antar sesama anggota aliansi dan dengan masyarakat.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan Persentase Individu yang Menggunakan Internet menurut Provinsi tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara, juga termasuk kepada kategori menengah dengan skor 40,05 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

Nilai IP-TIK ternyata berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan indeks daya saing digital.

Berdasarkan Tabel 1. di atas terlihat bahwa IP-TIK memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan IPM dan indeks daya saing digital. Nilai korelasi antara IP-TIK dan IPM sebesar 0,94 menunjukkan korelasi yang sangat kuat dan positif yang berarti bahwa semakin tinggi nilai IP-TIK, semakin tinggi pula nilai IPM di satu provinsi atau sebaliknya. Sama halnya dengan IPM, nilai korelasi antara IP-TIK dan indeks daya saing digital juga tergolong sangat kuat dengan koefisien korelasi sebesar 0,80. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai IP-TIK di suatu provinsi, semakin tinggi indeks daya saing digital di provinsi tersebut.

Indeks daya saing digital atau East Ventures–Digital Competitiveness Index (EV-DCI) memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan terakhir kondisi ekonomi digital di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Sementara itu, keterkaitan antara IP-TIK dengan PDRB sektor informasi dan komunikasi masih searah meskipun tidak sekuat korelasi dengan IPM dan indeks daya saing digital dengan koefisien korelasi sebesar 0,49. Pembangunan TIK yang semakin maju diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan di suatu daerah.

Dari hasil scatter plot antara gini ratio (September 2020) dan IP-TIK 2020 pada 34 provinsi di Indonesia menunjukkan kelompok-kelompok provinsi berdasarkan pembangunan TIK dan ketimpangan pendapatannya yang diukur melalui gini ratio, Provinsi Sumatera Utara masuk kedalam Kuadaran III merupakan kelompok provinsi dengan pembangunan TIK yang relatif rendah, namun distribusi pendapatannya telah relatif merata.

Connect With Us

Alamat: Bappeda Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro 21-A Medan

Diginomi © 2022. All Rights Reserved