Ekonomi Digital

Ekonomi Digital

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia saat ini dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi telah memasuki wilayah negara kesatuan Indonesia  dengan teknologi terbarukan yang berbasis digital atau  dikenal sebagai era industri 4.0 yang berbasis cyber physical system. Bahkan saat ini di Jepang sudah dikenal era industri 5.0 yang berbasis kepada “Super Smart Society” yang intinya mengarah kepada keseimbangan antara komunitas manusia dan otomasi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

 

Adanya revolusi industry tersebut telah membuat disrupsi kehidupan dalam bentuk kemanfaatan, tantangan, bahkan bisa juga risiko ancaman kepada individu, masyarakat, kelembagaan dan juga kepada negara dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi, apabila tidak dilakukan antisipasi dan sikap kebijakan yang tepat.

 

Demikian pula dengan pengaruh ekonomi digital sebagai bagian dari industrialisasi teknologi merupakan keniscayaan yang harus diterima masyarakat Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka, sebagai bagian dari masyarakat ekonomi dunia.

 

Pengertian ekonomi digital untuk pertama dinyatakan kali oleh Tapscot (1996) sebagai bentuk perubahan dalam social opilitik dan system ekonomi intelizen, Zimmerman (2000), menjelasakan dampak globalisasi teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya pada internet tetapi juga ekonomi makro maupun mikro; definisi Encarta Dictionary (2017), yang menjelaskan bahwa ekonomi digital adalah transaksi bisnis yang ada di internet.

Menurut Mesenbourg (2001), pilar-pilar dasar ekonomi digital adalah infrastruktur teknologi (hardware, software, dan internet), e-business (proses organisasi melakukan aktifitas berbasis jaringan computer) dan e-Commerce (transaksi perdagangan secara internet).

Visi Ekonomi Digital Indonesia menurut Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, adalah untuk mendorong inklusifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Dengan tujuan hasil yang  diharapkan terjadinya peningkatan pada sektor bisnis/industri, ketenagakerjaan konsumen dan pemerintah.

Dilaksanakan melalui Strategi Lintas Sektor melalui upaya Mempercepat digitalisasi Bisnis dan industry, menciptakan peluang Beragam namun setara untuk perkembangan konektifitas digital dan mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas badan pemerintah, yang dilaksanakan melalui 4 pilar (talenta digital, riset dan inovasi digital, infrastruktur digital dan fisik, serta penguatan kebijakan, regulasi dan standard yang mendukung.

Ekonomi digital yang didasarkan konsep kepada data besar, internet untukv seluruh aktifitas, kecerdasan buatan, teknologi robotik dan sensor secara umum membawa transaksi ekonomi lebih cepat, lebih murah, lebih efektif. Namun demikian, selain memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Dampak positif secara umum menunjukan adanya peningkatan produktifitas dan efisiensi proses bisnis, serta optimalisasi pemasaran dan rantai distribusi.

 

Ekonomi digital juga banyak membantu dalam pengembangan usaha usaha kecil, mikro dan menengah (UKM) melalui pelayanan perdagangan jaringan maya dan perbankan elektronis. Adanya transaksi ekonomi digital juga mendorong perubahan pola piker individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Namun juga memiliki dampak negative, Pertama, risiko mengurangi tenaga kerja atau hilangnya pekerjaan karena adanya otomasi, robotisasi, dan efisiensi jaringan  yang melanda hampir semua aktifitas bisnis seperti industri keuangan dan perbankan, perdagangan berbasis pertokoan dan mall yang tersaingi perdagangan online, industry media cetak dan iklan konvensional  yang mulai tersaingi media sosial digital. Kedua, terjadinya kejahatan siber ekonomi berupa transaksi ilegal seperti pencucian uang, transaksi narkoba, hacker atau peretas pembobolan keuangan, penipuan melalui transaksi jaringan internet. Kegiatan promosi atau iklan yang tidak bermoral atau tidak beretika, cracking memasuki jaringan dengan maksud mencuri, megubah, atau menghancurkan data. Ketiga, ancaman menurunnya daya saing produksi dalam negeri dengan maraknya trasaksi digital yang memudahkan masuknya produk asing.

Kita harus terbuka kepada teknologi, tetapi teknologi tidak boleh merusak nilai-nilai kebangsaan, moral dan etika budaya bangsa. Bangsa Indonesia harus mulai mencermati, mengantisipasi dan mempersiapkan solusi yang efektif, efisien dan berkesinambungan terhadap potensi ancaman atau gangguan yang bersumber dari penerapan ekonomi digital, sehingga perlu mencermati kebijakan publik dan strategi yang tepat dalam implementasi di Indonesia, sehingga dapat mencapai tujuan kemandirian ekonomi serta daya saing produk dan jasa nasional yang optimal untuk memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya  bagi rakyat Indonesia khususnya yang ada di Sumatera Utara.

Beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi digital antara lain adalah :

  1. Membentuk kerjasama dalam bentuk aliansi strategis dalam bentuk penta-helix yang merupakan wadah interaksi dan dialog antar para pemangku kepentingan. Pendekatan penta-helix ini melibatkan lima komponen utama: (1) kelompok yang paling terdampak;
    (2) pemangku kepentingan utama; (3) kelompok kepentingan;
    (4) kelompok advokasi; dan (5) masyarakat luas.
  2. Meningkatkan literasi digital, untuk meningkatkan pemahaman akan arti penting pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung perencanaan pembangunan di bidang ekonomi kemaritiman dan sumber daya alam.

Membangun basis data digital terpadu perencanaan pembangunan ekonomi untuk meletakkan dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan digital ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Connect With Us

Alamat: Bappeda Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro 21-A Medan

Diginomi © 2022. All Rights Reserved