Dengan Memanfaatkan Ekonomi Digital, OJK Yakin PDB Indonesia Capai Rp24 Ribu Triliun di 2030

Dengan Memanfaatkan Ekonomi Digital, OJK Yakin PDB Indonesia Capai Rp24 Ribu Triliun di 2030

DIGINOMI-SUMUT, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa mencapai Rp24.000 triliun pada 2030 dengan pengembangan ekonomi digital. “Ekonomi digital Indonesia bisa tumbuh hingga mencapai Rp4.500 triliun di 2030 dan sektor e-commerce mendominasi pertumbuhan ekonomi digital sebesar Rp1.900 triliun atau 34 persennya,” kata Teguh dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta bertajuk “Digitalisasi Perbankan Indonesia,” Kamis (21/7).

Pada 2030 berdasarkan Fintech and Digital Banking 2025 Asia Pacific, diperkirakan 40 persen masyarakat bankable akan melakukan direct onboarding, electronic KYC atau third party on boarding. “Sebesar 25 persen dari pertumbuhan investasi akan diarahkan untuk pengembangan real time capabilities, seperti untuk marketing, fraud managements, dan untuk pembayaran,” imbuhnya.

Bank skala besar dan menengah diperkirakan akan tergabung dalam setidaknya 5 ekosistem gaya hidup dan bank juga diperkirakan akan meningkatkan hingga tiga kali lipat penggunaan big data dan artificial intelligence guna meningkatkan pengalaman nasabah.

Adapun pada 2021 Bank Indonesia mencatat transaksi melalui SMS, ponsel, dan internet banking meningkat senilai Rp39,87 triliun atau 44,74 persen dibandingkan pada 2020. “Volume transaksi digital perbankan pada 2021 mencapai 7,77 juta atau meningkat 56,67 persen dibandingkan 2020. Data ini menunjukkan terdapat peningkatan signifikan dari masyarakat untuk menggunakan sarana digital perbankan,” katanya. 

Ia mengatakan transformasi digital perbankan akan terus berlanjut ke depan mengingat pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan mencapai 212,35 juta orang atau 76,8 persen dari total populasi.

Rata-rata masyarakat di Indonesia menggunakan internet hingga 8 jam 52 menit per hari dengan kepemilikan ponsel mencapai mencapai 345,3 juta. “Artinya ada masyarakat yang memiliki dua atau lebih ponsel. Ini merupakan potensi pasar yang cukup besar yang harus didukung dengan penggunaan teknologi digital baru seperti 5G dan cloud computing,” ujarnya. 

Bahkan untuk di Asean, ekonomi digital Indonesia menyumbang 42 persen di Asean. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital sebesar US$ 315 miliar atau setara Rp 4.720,12 triliun pada 2030. Angka itu setara dengan 42% ekonomi digital di Asia Tenggara. “Ini menjadi tantangan dan tugas bagi kita semua, bahwa kekuatan ekonomi dalam negeri mengambil bagian yang aktif di dalamnya. Sehingga manfaat ekonomi digital yang tengah berkembang pesat ini bisa dinikmati masyarakat, terutama UMKM,” kata Menkominfo. 

Johnny menegaskan, Pemerintah bersama operator infrastruktur hulu TIK bekerja sungguh-sungguh untuk mengembangkan ekonomi digital di dalam negeri.

Presiden, lanjut dia, telah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa pengembangan infrastruktur digital harus menyeluruh di semua wilayah. Pembangunan infrastruktur hulu ini juga akan diimbangi dengan kemampuan memanfaatkan di sektor hilir.

Dia menyebut, infrastruktur hilir digital tersebut seperti misalnya pusat data. Saat ini, Pemerintah tengah menyiapkan pusat data Pemerintah di empat lokasi. “Mudah-mudahan yang pertama akan segera dibangun groundbreakingnya di Jakarta, dalam rangka konsolidasi nasional untuk menghasilkan satu data dengan mudah. One data policy dan data driven policy itu bisa kita terapkan kalau Pemerintah mempunyai pusat data sendiri yang berbasis cloud, atau dalam hal ini tier 4 global standard goverment cloud. Itu sedang kita bangun,” terang dia.

Pemerintah, lanjut Jhonny, juga mendorong sektor swasta untuk mengembangkan pusat data atau membangun infrastruktur hilir digital (digital downstream infrastucture). “Hingga saat ini, konsumsi data per kapita kita masih sangat rendah, sekitar 1 watt per kapita. Itu berarti potensinya sangat besar,” ujar dia.

Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura , konsumsi data sudah mencapai 100 watt per kapita. Dan negara yang berbentuk kepulauan seperti Jepang, konsumsi data telah mencapai 10 watt per kapita.

“Kalau kita mau mengejar agar menjadi 10 watt per kapita, kita butuh sekitar 3 gigawatt listrik. Jadi potensi bisnisnya sangat besar. Dan kebutuhan pusat data kita besar,” ujar dia.

Pusat data yang dibangun, kata dia, juga harus berbasis international standard atau tier 4 cloud global standard. Sehingga di dalam DEWG kali ini, akan menjadi salah satu isu prioritas. “Pada hari ini akan kita bahas yang berkaitan dengan data free flow with trust dan crossborder data flow. Salah satu isu yang harus dibicarakan bersama adalah governance crossborder data flow, sehingga kita memiliki standar governance crossborder data flow dengan baik,” jelasnya. 

oleh : Bari Baihaqi

Sumber : https://www.neraca.co.id/

Yufika Al Sandra

Yufika Al Sandra

Staf Subbid. Keuangan, Investasi dan Aset Bappeda Provsu

Previous Manfaatkan Teknologi Digital, Milenial Dinilai Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Leave Your Comment

Connect With Us

Alamat: Bappeda Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro 21-A Medan

Diginomi © 2022. All Rights Reserved