Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan, langkah maju mewujudkan Satu Data Indonesia

Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan, langkah maju mewujudkan Satu Data Indonesia

DIGINOMI | Bali, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, diwakili Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di Hotel Trans Resort Bali yang berlangsung dari tanggal 20 – 22 Juli 2022.

Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauziah MSi, yang dihadiri oleh Pejabat Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kominfo dan Bappenas, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo dan Bappeda dari 37 Provinsi se-Indonesia.

Pada sesi Panel diskusi pada Rakornas tersebut hadir Narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kominfo, Bappenas dan BPS, yang menghasilkan beberapa rumusan antara lain :

  1. Percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia yang merupakan upaya mereformasi tata kelola data pemerintah untuk dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan kembali.
  2. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan
    Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data
    Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk standar data dan metadata ketenagakerjaan telah
    ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 95 tahun 2022 tentang
    Standar Data dan Metadata Ketenagakerjaan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi
    panduan bagi para produsen data ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah dalam melakukan
    pengelolaan data ketenagakerjaan.
  3. Hal-hal yang perlu diwaspadai oleh dunia ketenagakerjaan saat ini antara lain ancaman
    pandemi, kondisi global seperti krisis pangan, inflasi, resesi, dan dampak dari perang.
    Sejumlah langkah perlu diambil untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan
    pembangunan nasional berkelanjutan atas kondisi tersebut. Di antaranya adalah penentuan
    sektor prioritas, mempromosikan pasar kerja, menggandakan manfaat bantuan tunai,
    memaksimalkan dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.
  4. Terimplementasinya Satu Data Ketenagakerjaan dapat menguatkan Kementerian
    Ketenagakerjaan sebagai leading sector dalam penyediaan data sektoral yang berkualitas
    guna mendukung perencanaan nasional dan global.

Hasil pertemuan Rakornas menghasilan rekomendasi dalam rangka percepatan implementasi Satu Data Ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, sinergitas, serta kolaborasi diantara Pusat Data dan Teknologi Ketenagakerjaan sebagai Walidata Ketenagakerjaan di Pusat dengan Bappeda selaku koordinator/Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah dan Walidata Daerah serta Produsen Data Ketenagakerjaan di Daerah.
b. Permenaker Nomor 95 Tahun 2022 tentang Standar Data dan Metadata Ketenagakerjaan harus segera disosialisasikan sebagai acuan dalam pengelolaan data ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah.
c. Untuk daerah percontohan implementasi Satu Data Ketenagakerjaan tahap pertama tahun
2022 ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta, serta Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
d. Untuk provinsi lainnya dapat mengajukan usulan sebagai daerah percontohan implementasi
Satu Data Ketenagakerjaan tahap berikutnya, pada link berikut : http://linktr.ee/pusdatik_kemnaker

Pada sesi Dialog Interaktif, Kabid Perencanaan Ekonomi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tarsudi SP., MSi hadir mewakili Bappeda Provinsi bersama Kadis Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dan Kabid Dinas Kominfo Provinsi Papua.

Pada kesempatan tersebut Tarsudi menyampaikan beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam percepatan Satu Data di Provinsi Sumatera Utara antara lain disebabkan masih belum meratanya infrastruktur jaringan data dan telekomunikasi (internet) khususnya pada wilayah tertinggal seperti di Kepulauan Nias, dan wilayah yang belum terjamah aliran listrik pada wilayah terpencil dan wilayah perbatasan (remote area). Disamping itu kemampuan SDM aparatur dalam penguasan Teknologi Informasi dan literasi digital masyarakat masih terbatas.

Dengan terlaksananya Rakornas ini diharapkan adanya kesamaan persepsi para aparatur dan para pelaku yang berkepentingan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Saat ini terdapat ribuan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Pada pertemuan tersebut terungkap bahwa kebijakan kedepan Pemerintah Daerah diarahkan untuk tidak lagi membangun aplikasi baru. Aplikasi yang sudah terbangun oleh pemerintan daerah akan di evaluasi oleh Kementerian Kominfo untuk menghindari tumpang tindih atau data-data yang berulang dan menyesuaikan dengan standard dan meta data yang dibangun oleh pemerintah pusat.



Tarsudi

Tarsudi

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Previous Menparekraf Sandiaga Uno Resmikan Kampung Warna Warni Tigarihit Sebagai 50 Desa Wisata Terbaik di Indonesia

Leave Your Comment

Connect With Us

Alamat: Bappeda Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro 21-A Medan

Diginomi © 2022. All Rights Reserved