Transformasi Digital bukan Pilihan, Tapi Keharusan

Transformasi Digital bukan Pilihan, Tapi Keharusan

Implementasi Transformasi Digital dapat dimulai dengan menetapkan visi/strategi digital dengan memperhatikan visi & misi Presiden dan mempertimbangkan kebutuhan Pemda serta masyarakat di daerah tersebut. Kemudian dapat dirancang proses bisnis, organisasi, aplikasi, dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut yang tetap mengedepankan sinergi transformasi digital yaitu dengan mengacu pada ketentuan di tingkat nasional salah satunya Perpres 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Change Management untuk mengubah mindset digital juga harus dilakukan sejak tahapan awal rencana sampai dengan implementasinya kepada seluruh stakeholders yang terdampak.

Problematik daerah adalah penyesuaian/ peningkatan kualitas SDM di bidang Digitalisasi (IT) bagi SDM yang ada sudah sulit untuk mengikuti perkembangan IT. Peningkatan kualitas SDM di bidang IT dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, tidak hanya melalui pendidikan formal namun juga informal. Misalkan dalam digitalisasi bidang pendidikan telah ditunjuk Duta Rumah Belajar sebagai kepanjangan tangan Kemendikbud dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pembelajaran di masing-masing provinsi. Tugas Duta rumah Belajar adalah untuk membantu mensosialisasikan dan mendeseminasikan portal Rumah Belajar kepada rekan sesama guru yang ada di daerahnya maupun ke dalam komunitas guru tersebut. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM dalam TIK, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pelatihan formal dan dengan melibatkan agen perubahan melalui komunitas yang ada di daerah.

Pola pikir digital dapat diterapkan melalui keteladanan. Misalkan dalam hal penggunaan sistem persuratan berbasis digital, para pimpinan dapat menjadi role model dalam penerapannya. Dengan demikian, para ASN akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri karena pimpinan telah mengambil peran dalam change management. Selain itu, di tahap awal dapat dilakukan mekanisme yang bersifat “memaksa” dimana setiap pegawai wajib menggunakan suatu sistem yang apabila tidak digunakan berdampak secara langsung kepada sistem reward and punishment.

Pemerintah melalui Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, melalui percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan layanan SPBE. Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan & penganggaran, kepegawaian, kearsipan, pengaduan masyarakat, dan infrastruktur IT.

Transformasi digital mengharuskan kualifikasi Digital Leadership. Percepatan digital leadership menjadi mandatory. Dalam PMK 191/2018 mengenai Leaders Factory di Lingkungan Kementerian Keuangan, kompetensi transformasi digital merupakan salah satu komponen kompetensi teknis dalam arsitektur kompetensi kepemimpinan (leadership architecture) Kemenkeu. Dengan demikian, kemampuan terkait transformasi digital menjadi salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh pegawai Kemenkeu utamanya dalam implementasi leaders factory.

Disrupsi teknologi (DT) menjadi sorotan dlm berbgai diskursus, Bagaimana Pengelolaan Keuangan Negara dalam era Digital Transformation ini dapat bertransformasi dengan baik aman dan akuntabel?

Untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara telah disusun suatu kerangka transformasi yang terstruktur melalui enterprise architecture. Kerangka ini memberikan panduan transformasi Kemenkeu yang terarah, jelas, dan dapat menunjukkan keterkaitan antar fungsi di Kemenkeu sehingga mengurangi ketidakefisienan yang disebabkan oleh adanya fungsi/sistem yang tumpang tindih. Melalui EA, transformasi di Kemenkeu dipicu oleh visi Kemenkeu yang kemudian diterjemahkan melalui perubahan proses bisnis, organisasi, aplikasi, teknologi yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Melalui proses tersebut, diharapkan pengelolaan transformasi lebih terstruktur dan akuntabel.

Kemenkeu terus berproses untuk mengembangkan platform/aplikasi yang user friendly dengan mengacu pada kebutuhan  dan aplikasi setara yang umum digunakan. Misalnya e-Kemenkeu, terus dikembangkan agar nyaman digunakan oleh penggunanya baik melalui desktop maupun mobile.

Sumber : Kementerian Keuangan

https://www.kemenkeu.go.id/bincangtransformasi

Previous Digitalisasi Pelayanan SLO, Inovasi Pelayanan Publik di Sektor KP

Leave Your Comment

Connect With Us

Alamat: Bappeda Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro 21-A Medan

Diginomi © 2022. All Rights Reserved